Sriwijaya Post - Jumat, 9 April 2010 21:04 WIB
MUSIRAWAS - Guna memuluskan proses pemekaran calon Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) dari kabupaten induk Musirawas, Presidium Muratara dibantu dana Rp 225 juta dari Pemkab Musirawas.
Plt Sekretaris Daerah Musirawas, Sulaiman Kohar yang dihubungi wartawan mengatakan, pada tahun 2010 ini, Pemkab menganggarkan dana sebesar Rp 900 untuk membantu Presidium Muratara, dengan sistem pencairan empat tahap.
“Tahap pertama dicairkan Rp 225 juta. Jika dana tersebut habis digunakan, maka akan dicairkan kembali, tentu saja setelah ada pertanggungjawaban dari pihak Presidium,” jelasnya saat penyerahan dana, Kamis (8/4).
Sementara itu, Ketua Presidium Muratara, Muhammad Ibrahim mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk biaya operasional dan untuk mengurus administrasi pemekaran Muratara sampai ke DPR RI. “Penggunaan dana ini akan kita pertanggungjawabkan sesuai prosedur yang ada. Nanti pengeluarannya akan disampaikan secara transparan sesuai jumlah anggaran terpakai,” katanya.
Menyinggung soal proses pemekaran Muratara, Ibrahim mengatakan, akhir April 2010 ini adalah proses verifikasi berkas administrasi di DPR RI. Setelah itu, diperkirakan awal Mei 2010 sudah masuk ke pimpinan DPR dan selanjutnya disampaikan ke presiden. Terkait berkas pemekaran Muratara yang sudah diajukan, menurutnya secara umum sudah lengkap.
“Tinggal peta batas dengan propinsi tetangga yang belum dilegalisasi. Ini perlu bantuan Propinsi dan Depdagri. Namun kita harapkan sebelum proses verifikasi berakhir, semua berkas yang dibutuhkan telah lengkap,” katanya. sripo
Plt Sekretaris Daerah Musirawas, Sulaiman Kohar yang dihubungi wartawan mengatakan, pada tahun 2010 ini, Pemkab menganggarkan dana sebesar Rp 900 untuk membantu Presidium Muratara, dengan sistem pencairan empat tahap.
“Tahap pertama dicairkan Rp 225 juta. Jika dana tersebut habis digunakan, maka akan dicairkan kembali, tentu saja setelah ada pertanggungjawaban dari pihak Presidium,” jelasnya saat penyerahan dana, Kamis (8/4).
Sementara itu, Ketua Presidium Muratara, Muhammad Ibrahim mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk biaya operasional dan untuk mengurus administrasi pemekaran Muratara sampai ke DPR RI. “Penggunaan dana ini akan kita pertanggungjawabkan sesuai prosedur yang ada. Nanti pengeluarannya akan disampaikan secara transparan sesuai jumlah anggaran terpakai,” katanya.
Menyinggung soal proses pemekaran Muratara, Ibrahim mengatakan, akhir April 2010 ini adalah proses verifikasi berkas administrasi di DPR RI. Setelah itu, diperkirakan awal Mei 2010 sudah masuk ke pimpinan DPR dan selanjutnya disampaikan ke presiden. Terkait berkas pemekaran Muratara yang sudah diajukan, menurutnya secara umum sudah lengkap.
“Tinggal peta batas dengan propinsi tetangga yang belum dilegalisasi. Ini perlu bantuan Propinsi dan Depdagri. Namun kita harapkan sebelum proses verifikasi berakhir, semua berkas yang dibutuhkan telah lengkap,” katanya. sripo
Sampai kapan proses verifikasi ini akan berakhir? Padahal sudah menghabiskan ratusan juta anggaran dari PEMKAB MUSI RAWAS "KATANYA" (apa benar atau tidak hanya tuhan dan mereka yang tahu)
BalasHapus